BREAKING NEWS

10/recent/ticker-posts

Right Button

test banner SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PORTAL BERITA MEDIAONLINE CYBER ONE

DPW MOI Sumbar Mengadakan Diskusi dengan Kepala BWS V dan Beberapa Instansi Terkait Lainnya di Gedung LKAAM Sumbar

 


Padang  | MENJAUHKAN masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, atau bersahabat dengan bencana, itulah opsi bagi pengambil kebijakan di Sumatera Barat saat ini. Karena "ranah bundo", pada Jum'at (14/7/23) dikepung bencana besar, kalau di Padang masyarakatnya berkutat menghadapi banjir besar dan longsor, bahkan di daerah Agam malah ada kampung yang "dihondo" galaodo.

 

Melihat kondisi tersebut, DPW MOI Sumbar bersama pihak Provinsi yang diwakili Eko Faisal dari Diskominfotik, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera V Padang Muhammad Dian Al Makruf, dan Komunitas Peduli Sungai Sumatera Barat Yuda Putra, mengadakan diskusi, Senin (17/7/23) di Gedung LKAAM Sumatera Barat kompleks Masjid Raya Sumbar, Jalan Ahmad Dahlan, Kota Padang.


Kepala BWS V memaparkan keinginannya untuk penanganan banjir di Kota Padang bisa melalui pengadaan pompa penyedot air dan memperbanyak akses jalan air ke laut.Keinginan Dian selanjutnya menambah pengadaan pompa penyedot air lagi. 


Tentang jangka menengah dan jangka panjang, sedang dikaji ulang terkait kapasitas sungai dan polder yg ada, sehingga kemudian akan diketahui upaya penanggulangan banjir bagaimana..apakah penambahan polder atau tanggul sungai atau normalisasi sungai. 


Perlu kaji ulang karena Masterplan sudah kami buat thn 2001, salah satu produknya banjir kanal dan drainase lolong, termasuk bangunan pengendalian banjir lainnya.Namun, dengan membandingkan kejadian banjir 2016 dan 2023, perlu di kaji ulang, krn dengan curah hujan 2023 (218 mm/hari) yg lebih kecil dibanding 2016 ( > 300 mm/hari) namun dampak banjir nya hampir sama.



Sejatinya, dalam hal ini pemerintah harus berperan sebagai pihak yang memberikan solusi dalam pencegahan bencana banjir dan masyarakat berperan sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan solusi yang diberikan oleh pemerintah meskipun dimulai dari hal kecil.


Silanjutkannya, masyarakat haruslah dapat merefleksikan diri apakah mereka telah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam hal pencegahan banjir atau malah menjadi penyebab datangnya banjir. Karena tanggung jawab terhadap banjir ada pada semua pihak dengan perannya masing-masing.


Diterangkanya lagi, pada dasarnya kegiatan konservasi sumber daya air dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal penting yang meliputi, perlindungan dan pelestarian lingkungan SDA, dengan meminimalisir gangguan maupun kerusakan yang kemungkinan disebabkan oleh perilaku manusia atau faktor alam.


Pengelolaan kualitas dan kuantitas air dengan pengendalian pencemaran air baik yang berada di permukaan maupun yang masuk ke dalam tanah. Sehingga diperlukan langkah reboisasi, membuat biopori, menjaga sanitasi serta menghilangkan kebiasaan BAB dan membuang sampah di sungai maupun bantarannya, pungkasnya.


 Komunitas Peduli Sungai diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk selalu menjaga sungai, dengan menyebarluaskan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya sungai. Sehingga masyarakat mau menjaga dan merawat sungai agar fungsi sungai tidak terus menurun dan mengalami kerusakan, dengan peduli terhadap penataan lingkungan sungai, peduli terhadap kualitas air sungai atau pencemaran, peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan bantaran dan sempadan, sehingga muncul rasa memiliki terhadap sungai di lingkungannya.Ujar Dian


Menurutnya, kondisi penurunan fungsi sungai apabila terus dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dari hulu sampai ke hilir sehingga fungsi layanannya semakin menurun. Jika sudah mengalami kerusakan yang besar maka untuk mengembalikan fungsi sungai tersebut diperlukan biaya yang sangat besar.


"Bahkan, resiko bencana banjir akan makin diperparah oleh kondisi lingkungan permukiman di daerah bantaran sungai yang sangat padat,” ujarnya.


Belum lagi tambah dia, sistem tata bangunan dan sirkulasi tidak teratur, tanggul sungai dan drainase yang tidak memadai atau sudah menyatu dengan bangunan hingga terjadi alih fungsi lahan. Untuk itu, memperketat semua perizinan.


“Penanganan pemukiman dan perbaikan infrastruktur pendukung serta penataan saluran drainase, diharapkan menjadi salah satu fokus pemerintah agar bencana banjir ini tidak semakin parah, atau tidak terjadi lagi", sebut Dian.


Melihat dan belajar dari kondisi terkini banjir Kota Padang pada Jum'at (14/7/23) tersebut, dalam upaya pengurangan resiko dan penangulangan banjir Kota Padang sangat membutuhkan penambahan polder-polder baru, karena saat ini di Kota Padang hanya baru ada empat buah. Serta penambahan beberapa unit pempa penyedot air, karena saat ini baru ada satu unit, beber Dian.


Kini, sudah saatnya semua pihak harus berkerja bersama untuk mencegah terjadinya banjir yang lebih besar lagi kedepannya. Kini, yang harus dilakukan adalah mencari bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut, pungkas Dian.(***)

Posting Komentar

0 Komentar