Pasbar, CyberOne | Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melalui DPPKBP3A bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah khusus Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (8/5) di Halaman RSUD Pasbar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Dandim 0305 Pasaman yang diwakili oleh Pabung Mayor Sumidi, Kapolres Pasbar diwakili PPA Aippa Arsenius Dachi dan Ketua IBI Pasbar Ermita Kasmadi sebagai Narasumber kegiatan.
Dalam sambutannya, Kepala DPPKBP3A Pasbar Anna Rahmadia menjelaskan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan dukungan stakeholder mitra kerja dan masyarakat dalam pergerakan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
"Kabupaten Pasaman Barat memiliki banyak ragam kependudukan, baik dari profesi sampai dengan usia. Maka dari itu program yang telah dicanangkan dalam bidang kependudukan harus selalu didukung, seperti sosialisasi program KB 2 anak lebih baik dan adanya pencanangan kampung KB," jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dengan kondisi kependudukan saat ini, upaya pencapaian penurunan angka kelahiran melalui intensifikasi program Keluarga Berencana penting dilakukan, karena program KB pada era digital atau teknologi sekarang perlu terus ditingkatkan seiring peningkatan pertumbuhan penduduk.
"Untuk itu, diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan program KB. Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah, sehingga pada momentum kegiatan ini program KB berkontribusi nyata terhadap program pembangunan, karena implikasi pembangunan kependudukan berdampak langsung terhadap kualitas hidup manusia seperti bidang kesehatan, pendidikan, ketersediaan pangan, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan lainnya," tegas Anna Rahmadia.
Kepala DPPKBP3A Pasbar Anna Rahmadia mengajak stakeholder terkait untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan KB di Kabupaten Pasaman Barat.
Ia berharap melaluu kegiatan tersebut, dapat mendorong semangat kerja sama yang lebih baik dalam mencapai sasaran program yang telah ditetapkan serta selalu mendukung program yang dicanangkan pemerintah demi terwujudnya masyarakat Pasbar yang sehat dan sejahtera.
Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Sumbar melalui Ketua Tim Akses, Layanan Kualitas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Provinsi Sumbar dr. Yesi Kartalina menyampaikan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus menjadi perhatian khusus dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
"Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan stunting maka BKKBN diberikan mandat sebagai ketua pelaksanaan penurunan angka stunting nasional pada angka 14%. Dalam pencapaian teknik tersebut maka diperlukan adanya upaya spesifikasi dan sensitif penurunan stunting di mana pelayanan KB dan kesehatan reproduksi menjadi salah satu upaya sensitif dalam pencapaian penurunan stunting," jelas Yesi Kartalina.
Ia menambahkan, dalam rangka menjalankan amanat berdasarkan peraturan tersebut maka BKKBN memiliki arah kebijakan dan strategi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yaitu meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
Selain itu ia juga mengatakan bahwa untuk tahun anggaran 2024, BKKBN mendapatkan anggaran intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus.
"Untuk ini terdiri dari 7 kabupaten, termasuk Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini akan melibatkan mitra terkait seperti TNI, Polri, IBI, Pemda setempat dan akan menyediakan tim provider dalam pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW sehingga akan membantu realisasi anggaran penggerakan KB melalui dana salur BOKB," jelasnya.
(Elwa KSSA)
0 Komentar