Oleh ; Jhonny,Z.A Ir.MM.SI
Kita menyaksikan kedatangan tahun 2025 disambut dengan cuaca yang cerah dan mungkin itu adalah sinyal bahwa nagari kita akan lebih baik lagi dan terjadi pergeseran tata kelola nagari yang semakin baik lagi pada tahun ini dan seterusnya. Selasa 7 Januari 2025
Pembangunan nagari yang sejati adalah pembangunan yang tumbuh dari kelompok Masyarakat paling bawah/kampuang, lahir dari suara dan kebutuhan masyarakat. Nagari bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan ruang hidup yang merekam tradisi, budaya, dan harapan rakyatnya. Dalam konteks Minangkabau, nagari adalah perwujudan dari demokrasi lokal yang berlandaskan pada falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah." Namun, dalam perjalanan pembangunan nagari, tidak jarang keputusan yang diambil lebih banyak mencerminkan kepentingan segelintir orang di lingkup perangkat nagari dan Bamus (Badan Musyawarah Nagari) dibandingkan aspirasi luas masyarakat. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga, sementara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan masih minim.
Untuk mengembalikan marwah nagari sebagai ruang yang berpihak kepada masyarakat, diperlukan reformasi dalam pengelolaan dana desa/nagari serta penguatan peran tokoh adat, pemuda, dan LSM dalam mengawasi jalannya pembangunan. Membangun nagari yang berkeadilan berarti membuka ruang partisipasi yang luas, memastikan transparansi, dan mengedepankan program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Bagaimana Kita Membangun Nagari yang Berpihak kepada Masyarakat
Membangun nagari yang berpihak kepada masyarakat bukan sekadar tentang merancang proyek fisik, tetapi juga bagaimana menciptakan ruang partisipasi yang adil dan melibatkan seluruh elemen warga dalam setiap tahap pembangunan. Nagari adalah refleksi dari kehendak kolektif masyarakat, tempat di mana keputusan besar diambil melalui musyawarah dan mufakat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pembangunan berjalan hanya atas dasar inisiatif perangkat nagari dan segelintir elite lokal, sementara suara masyarakat sering kali terpinggirkan.
Untuk memastikan pembangunan nagari benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tokoh adat, Bundo Kanduang, pemuda, dan seluruh komponen masyarakat harus memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan nagari. Inilah yang akan menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berikut adalah langkah-langkah konkret dalam membangun nagari yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
1. Nagari sebagai Representasi Demokrasi Lokal
Nagari di Minangkabau memiliki sejarah panjang sebagai entitas pemerintahan berbasis adat, di mana setiap keputusan besar diputuskan melalui musyawarah mufakat. Tradisi ini harus tetap dijaga dalam pembangunan modern. Demokrasi nagari bukan sekadar formalitas musyawarah desa/nagari (Musrenbang), melainkan proses yang melibatkan setiap lapisan masyarakat secara aktif.
Apabila Musrenbang hanya menjadi ajang penyampaian keputusan yang sudah dirancang oleh perangkat nagari tanpa melalui diskusi mendalam dengan Masyarakat, maka perlu dilakukan :
Bentuk tim kajian kebutuhan masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, bundo kanduang, dan pemuda untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan.
Pastikan hasil Musrenbang diumumkan secara terbuka dan dapat dikritisi oleh masyarakat sebelum finalisasi anggaran.
2. Menentukan Skala Prioritas Berdasarkan Kebutuhan, Bukan Keinginan
Pembangunan yang berpihak pada masyarakat adalah pembangunan yang menyentuh aspek kehidupan mereka secara langsung: jalan tani, saluran irigasi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sayangnya, banyak nagari justru lebih fokus pada pembangunan beberapa proyek fisik, tetapi minim dampak bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Apabila Alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik, jalan, dan lainnya yang jarang digunakan masyarakat secara langsung (minim azas manfaat), maka perlu dilakukan :
-Survei kebutuhan masyarakat secara berkala untuk menentukan proyek yang benar-benar dibutuhkan.
-Fokus pada pembangunan yang memiliki dampak langsung pada peningkatan produktivitas, seperti perbaikan lahan pertanian, pembangunan pasar nagari, dan pelatihan keterampilan kerja.
3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Nagari
Pengelolaan dana desa/nagari sering kali terkesan tertutup dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasannya. Padahal, keterbukaan adalah kunci kepercayaan dan dukungan masyarakat. Setiap penggunaan dana harus dapat diakses oleh warga melalui papan informasi atau media sosial nagari.
Apabila Masih banyak nagari yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dan terperinci kepada Masyarakat, maka ;
Buat mekanisme pelaporan keuangan desa/nagari yang dapat diakses masyarakat setiap tiga bulan.
Adakan pertemuan nagari khusus untuk melaporkan progres pembangunan dan penggunaan anggaran.
4. Peran Tokoh Adat dan LSM dalam Pengawasan Pembangunan
Tokoh adat memiliki posisi penting sebagai penjaga marwah dan keharmonisan nagari. Namun, dalam praktiknya, peran mereka dalam pengawasan pembangunan sering terpinggirkan. Begitu pula dengan LSM yang memiliki kapasitas untuk memantau jalannya pembangunan, tetapi sering tidak dilibatkan secara aktif.
Apabila Fungsi kontrol dari tokoh adat dan LSM masih sangat lemah karena kurangnya dukungan dari perangkat nagari, maka perlu dilakukan :
Bentuk tim pengawas independen yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan LSM.
Berikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan penyimpangan melalui forum nagari secara berkala.
Mengapa Harus Berpihak kepada Masyarakat?
Ketika pembangunan nagari didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, hasilnya akan lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Masyarakat yang merasa dilibatkan akan memiliki rasa kepemilikan (sense of belonging) yang tinggi terhadap program pembangunan yang berjalan, sehingga perawatan dan keberlanjutan infrastruktur akan terjamin dan terpenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya, pembangunan yang hanya berorientasi pada proyek fisik tanpa memperhatikan kesejahteraan warga akan melahirkan ketidakpuasan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, membangun nagari yang berpihak kepada masyarakat adalah investasi sosial yang berharga dan fondasi bagi kemajuan berkelanjutan.
Membangun nagari yang berpihak kepada masyarakat memerlukan komitmen semua pihak, mulai dari perangkat nagari, tokoh adat, hingga masyarakat itu sendiri. Transparansi, partisipasi aktif, dan pengawasan ketat adalah tiga pilar utama yang harus ditegakkan dalam setiap proses pembangunan nagari. Dengan mengedepankan prinsip ini, nagari akan tumbuh menjadi ruang hidup yang sejahtera, harmonis, dan penuh semangat gotong royong.(Elwa KSSA)
0 Komentar